• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Stunting dan BPJS Kesehatan Jadi PR Jokowi-Ma'ruf

20 October
15:25 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintahan yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki pekerjaan rumah untuk menekan angka beban penyakit di Indonesia dan pembenahan serta penyelamatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan hasil yang lumayan memuaskan dilihat dari peningkatan status gizi masyarakat, penyediaan fasilitas kesehatan di daerah, dan akses layanan kesehatan secara gratis serta murah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Dari sisi status gizi masyarakat, hasil yang paling terlihat adalah prevalensi anak kerdil atau stunting di Indonesia yang menurun hampir 10 persen dalam lima tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan tahun 2013 angka stunting mencapai 37,2 persen.

Angka tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan standar maksimal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan maksimal angka stunting 20 persen di suatu negara. Dengan prevalensi 37,2 persen itu, Indonesia sejajar dengan Ethiopia dalam hal gizi masyarakatnya.

Prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 30,8 persen pada Riskesdas 2018. Menteri Kesehatan Nila Moeloek di pemerintahan Jokowi-JK melakukan intervensi beberapa program untuk menurunkan angka kerdil.

Beberapa di antaranya adalah pemberian makanan tambahan (PMT) berupa biskuit tinggi gizi bagi ibu hamil dan balita, yang sebelumnya PMT hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti situasi bencana alam.

Intervensi lainnya ialah dengan memberikan tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja yang rentan mengalami anemia. Remaja putri dan ibu hamil yang anemia memiliki risiko melahirkan anak kerdil.

Kemenkes juga menelurkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di mana petugas medis di Puskesmas aktif mendatangi rumah warga untuk mengecek kondisi kesehatan anggota keluarga dan lingkungannya.

Program pengentasan anak kerdil ini kemudian dilanjutkan lebih spesifik oleh berbagai kementerian-lembaga termasuk pemerintah daerah di bawah koordinasi Wapres Jusuf Kalla. Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) dibentuk dengan tujuan mencegah  stunting  dari sisi penyediaan air bersih dan sanitasi yang dilakukan Kementerian PUPR, berbagai program sosialisasi dan edukasi yang disisipkan di Dana Desa melalui Kementerian Desa, dan lain-lain.

Dari hasil kerja gabungan seluruh kementerian lembaga tersebut, angka stunting pada 2019 berhasil kembali ditekan menjadi 27,67 persen. Dengan ini pemerintah Jokowi-JK selama lima tahun berhasil menurunkan stunting sebesar 9,6 persen dari 2013 sebesar 37,2 menjadi 27,6 pada 2019. Penurunan prevalensi tersebut membuat Indonesia yang tadinya dicap sebagai negara dengan kondisi kekerdilan tinggi menjadi pada level menengah.

Tentunya Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus tetap melanjutkan program kerja Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil bersama kementerian-lembaga di bawah kabinet baru untuk mencapai target prevalensi stunting di bawah 20 persen seperti yang diminta oleh WHO.

Pemerintah memiliki target penurunan angka stunting mencapai 19 persen hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yaitu 2024. Jika tren penurunan kekerdilan pada anak bisa dipertahankan seperti periode 2018-2019 di kisaran 3 persen per tahun, maka pada 2024 prevalensi stunting bisa mencapai 15 persen. Jauh lebih rendah dari yang ditetapkan WHO.

Sebagaimana visi Presiden Jokowi sendiri yang menginginkan sumber daya manusia Indonesia menjadi SDM yang unggul. Hal itu hanya bisa dilakukan jika bibit SDM sejak awal sudah unggul dengan kondisi kesehatan yang prima, dan tidak stunting agar memiliki otak nan cemerlang. (ant)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00