• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Pengamat: Saatnya Pemberantasan Terorisme Libatkan Aparat Lainnya

18 May
20:13 2018
5 Votes (4.6)

KBRN, Jakarta : Revisi Undang-undang Terorisme kembali menjadi sorotan setelah dipicu  maraknya serangan terorisme di berbagai daerah beberapa minggu terakhir ini.  

“UU tersebut memang perlu direvisi agar penanganan masalah terorisme tidak lagi dimonopoli oleh Polri, mengingat spektrum terorisme sangat luas,” kata Pengamat hukum Andri W. Kusuma dalam keterangannya, Jumat (18/5/2018).

Menurutnya, penanganan teroris oleh Polri sebenarnya telah melampaui porsi Polri sebagai penegak hukum dan bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ‘kitab suci' penanganan tindak pidana termasuk terorisme.

Revisi ini jangan dianggap untuk memperluas kewenangan Polri karena akan sangat berbahaya, justru revisi UU Terorisme harus dipandang sebagai upaya mengembalikan Polri sesuai fungsinya sebagai penegak hukum.

"Saat ini saja oknum-oknum Polri sering sekali melakukan bukan saja abuse of power, tetapi execive power karena dia yang menangkap, melidik dan menilai sendiri secara subjektif alat-alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Dan Polri pula yang melakukan penyidikan sampai melakukan perampasan nyawa, harta benda dan penahanan," ujarnya.

Andri mengatakan, terlalu riskan jika Polri ditambah kewenangannya karena sudah begitu besar. Apalagi ujung dari tindakan polisi adalah putusan hukum yang akan jadi jurisprudensi, yang tentunya akan berdampak pada penanganan tindak pidana lainnya. 

"Buat polri sebagai penegak hukum, melanggar KUHAP maka akan dapat berpotensi melanggar HAM," ujar Andri.

Ditambahkan, bila Polri dengan KUHAP tidak sanggup menjangkau, berarti harus melibatkan instrumen keamanan dan pertahanan negara lainnya. Sebab, lanjut Andri, terorisme memiliki dimensi dan spektrum yang luas.

Menurut dia, ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dari kegiatan teroris, yaitu penggalangan, perekrutan dan persiapan sampai pada pelaksanaan. 

Dari empat itu, tiga di antaranya tidak bisa dijangkau Polri, sehingga membutuhkan peran Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI. Apalagi dalam hal letak geografis Indonesia memiliki pintu masuk yang sangat banyak. 

Soal penindakan, Polri sendiri menurut Andri tidak sanggup. Dia mencontohkan Santoso di Palu, beberapa waktu lalu, sangat jelas peran TNI, belum lagi misal teror di laut dan udara.

TNI, kata Andri, memiliki satuan khusus di tiga matra sekaligus. Sebut saja Den 81 Gultor Kopasus, Denjaka Marinir, Den Bravo Paskhas. "Di sini bisa diisi atau sekaligus mengganti Densus 88 imbuhnya," katanya.

Selain itu, Andri juga berpendapat agar dalam revisi UU terorisme, kata atau diksi ‘tindak pidana’ harus diganti menjadi ancaman. 

"Atau anti atau apa saja yang penting kata tindak pidana dihilangkan," jelas dia. 

Sehingga nantinya dalam penanganan Teroris negara bukan saja Dapat melibatkan aparat TNI dan BIN, akan tetapi dapat menggunakan seluruh instrumennya, seperti kementrian agama, kementerian dalam negeri dan kementrian sosial.

"Dimana Pada saat dan setelah terpidana teroris itu selesai menjalani pidana, pada tahap ini harus ada peran dari kementerian Agama dan setelah keluar tahanan pada tahap ini harus ada peran dr kementerian dalam negeri dan kementerian sosial, untuk melakukan deradikalisasi," katanya.

Menurut Andri, deradikalisasi seringkali diartikan sempit oleh negara, hanya penyuluhan agama saja, padahal ada juga yang penting yaitu kita harus perhatikan pendidikan (kemeterian pendidikan) juga lapangan pekerjaannya agar mantan napi teroris ini tidak lagi dikucilkan dalam masyarakat dan dapat hidup normal.

"Kalau tidak dia dapat lebih radikal dari sebelumnya," pungkasnya. (Zvol/ARN)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00