• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Mantan Tenaga Kontrak Pemprov Kalteng Tuntut Penuntasan Isu Maladministrasi

16 April
17:55 2018
0 Votes (0)

KBRN, Palangka Raya : Puluhan tenaga kontrak lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tes evaluasi melakukan unjuk rasa di depan Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah Senin (16/4/2018) pagi.

Tuntutan yang disampaikan kepada Gubernur Kalteng untuk memperhatikan adanya kecurangan dalam tes evaluasi tenaga kontrak tahun 2018. Selain berunjuk rasa di depan Istana Isen Mulang, mantan tenaga kontrak lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mendatangi gedung DPRD Kalteng.

Salah satu Tenaga Kontrak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, Putri, mengatakan sebelum melakukan unjuk rasa pihaknya sudah mengadu ke DPRD dan Ombudsman RI Perwakilan Kalteng. Namun setelah dilakukan upaya Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak empat kali, pihak Pemerintah Provinsi belum juga dapat memberikan jawaban yang diminta.

“Kami mengumpulkan bukti dan melakukan ini sistematis ya mas. Jadi awalnya kita harus ke Ombudsman, kemudian kami ke dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kita diminta mengumpulkan bukti-bukti nanti biar mereka yang menyatakan ini maladministrasi atau ada kejanggalan-kejanggalan," ujarnya dengan menggunakan mulut yang ditutupi masker bertuliskan TMS.

"Jadi bukan opini kami, dari bukti-bukti yang kami kumpulkan kami berani saat ini mengatakan bahwa ini maladministrasi. Kalau diikutin RDP kesatu sampai keempat bahkan orang dewan pun heran dengan hasil dan proses yang seperti ini," tuturnya.

Dari total sekitar dua ribu lebih tenaga kontrak, sebanyak 206 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes evaluasi tenaga kontrak lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018.

Protes disampaikan tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat diantaranya terkait kejanggalan penilaian kinerja yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah tidak sama dengan penilaian kinerja yang diberikan atasan langsung tenaga kontrak di Struktur Organisasi Perangkat Daerah. (Sep/WDA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00