• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Driver Online Jatim Kirim "Surat Cinta" untuk Presiden Jokowi

14 February
10:06 2018
1 Votes (5)

KBRN,  Surabaya: Ribuan pengemudi angkutan online yang menamakan dirinya "Forum 142 Menggugat" (Driver Online se-Jawa Timur), Rabu (14/2/2018), menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Jatim, menolak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Humas dan Publikasi Media "Forum 142 Menggugat", Daniel Lukas Rorong mengatakan, unjuk rasa damai ini diikuti ribuan driver angkutan online  yang tergabung dalam puluhan paguyuban atau komunitas di Surabaya, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Malang, Jember dan beberapa kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

"Estimasi, ada lebih dari 2000 driver online yang bergabung dalam unjuk rasa damai menolak Permenhub 108 Tahun 2017 yang kami pusatkan di dua titik di Surabaya," jelas Daniel.

Dua titik yang dimaksud adalah di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur di Jalan Indrapura. Serta di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan.

Bapak 3 anak yang sudah 8 bulan _nyambi_ menjadi driver online ini juga mengungkapkan, bahwa lagi-lagi tuntutan aksi unjuk rasa adalah 
meminta pencabutan atau penolakan diberlakukannya Permenhub Nomer 108.

"Karena dari pembuatan ini sudah salah tujuan dan sasaran. Kami bukan dalam kategori transportasi publik seperti yang didalam permen itu," kata Daniel.

Sekedar informasi Permenhub 108 yang ditolak para elemen pengemudi angkutan online itu merupakan hasil revisi dari aturan sebelumnya yang di tolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, ada 3 poin yang dinilai memberatkan para pengemudi angkutan daring ini. Yakni keharusan memiliki SIM A Umum, uji KIR dan pemasangan stiker.

"Untuk apa pemasangan stiker jikalau dampak dari itu adalah ketidaknyamanan pada saat kami berkendara?" ungkap Daniel yang juga sudah mengajukan gugatan uji materiil terhadap Permenhub 108 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung (MA) pada 1 Februari 2018 lalu melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang menarik, dalam aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau _Valentine's Day_ ini, driver online juga menyampaikan "Surat Cinta" yang ditujukan pada Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Timur.

"Surat Cinta" yang berisikan curhatan dari mayoritas driver online yang keberatan dengan adanya Permenhub 108 ini bertujuan agar Presiden Jokowi bisa segera mengambil sikap.

"Kalau pemerintah tidak bisa memberikan kami lapangan pekerjaan, tolong jangan persulit kami untuk mencari tambahan penghasilan menjadi driver online. Cabut dan batalkan Permenhub 108 tersebut," harap Daniel.

Sedangkan "Surat Cinta" untuk Gubernur Jawa Timur berisikan penolakan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 188/375/KPTS/103/2017 terutama terkait dengan jumlah kuota yang hanya 4.445 kendaraan meliputi wilayah Jawa Timur.

"Jumlah driver online di Surabaya untuk roda empat saja, kami prediksi ada lebih dari 5000. Dampaknya, akan banyak ribuan dari rekan-rekan kami (driver online" yang akan kehilangan mata pencahariannya," ungkap Daniel yang juga aktifis dan relawan kemanusiaan ini.

Sementara itu, aksi unjuk rasa ini tak hanya diikuti oleh driver online roda empat, namun sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama "pejuang aspal", juga diikuti oleh driver online roda dua.

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Ir. H. Joko Widodo
di Jakarta

Perihal : "Surat Cinta" Driver Online Jawa Timur untuk Presiden Jokowi

Dengan Hormat,

Kami para driver online yang berasal dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Jember dan kota serta kabupaten di Jawa Timur ingin berkeluh kesah terhadap bapak.

Hari ini, tepat di Hari Kasih Sayang, 14 Februari, kami melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Jawa Timur & Kantor Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi keberatan kami terkait Permenhub Nomer 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam  Trayek.

Bapak Presiden Jokowi yang kami hormati, perlu bapak ketahui, munculnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomer 108 Tahun 2017 sangat meresahkan kami mayoritas para driver online roda empat yang ada di Jawa Timur pada khususnya, bahkan di Indonesia pada umumnya.

Bagaimana tidak, Pak Presiden? Kami diharuskan untuk melakukan uji KIR mobil pribadi kami laiknya angkutan yang masa pakainya sudah puluhan tahun. Padahal mobil kami rata-rata masih berusia di bawah 5 tahun, bahkan ada juga yang masih kinyis-kinyis. 

Belum lagi nanti dampak dari uji KIR tersebut, Pak Presiden. Harga jual mobil kami pasti anjlok. Lalu urusan asuransi yang nantinya pasti tidak mau mengcover klaim mobil kami jikalau ada kejadian di jalan. 

Perihal keharusan kami memiliki SIM A Umum. Untuk apa, Pak Presiden? Dengan dalil memiliki SIM A Umum nantinya, kami para driver online pasti akan lebih mahir dan lihai mengemudi di jalan. Serta lebih mengutamakan keselamatan penumpang.

Come on, Pak Presiden...Tanpa SIM A Umum, kami pasti akan mengutamakan keselamatan penumpang, terlebih jiwa kami sendiri. Kami juga pasti akan berhati-hati mengemudikan mobil pribadi kami, karena ada juga diantaranya masih mencicil atau kreditannya belum lunas.

Nah, ada lagi yang memberatkan buat kami, Pak Presiden. Kewajiban mobil kami yang diharuskan menempelkan stiker sebagai penanda bahwa mobil pribadi kami itu adakah "taksi online". Lagi-lagi dengan alasan untuk menjamin keselamatan penumpang dan kami para driver online.

Padahal, dengan adanya penanda stiker tersebut, kami para driver online merasa tidak nyaman bahkan resah saat mengemudi. 

Tanpa adanya stiker penanda pun, kami sudah seringkali "benturan" dengan rekan-rekan sopir angkutan konvensional, tukang ojek pangkalan, tukang becak, sopir taksi konvensional, dan oknum-oknum preman.

Apalagi kalau mobil kami ditempelin stiker, Pak Presiden? Siapa yang berani menjamin keselamatan kami? Siapa yang mau menanggung biaya kerusakan jikalau ada oknum-oknum yang tiba-tiba melempar batu ke arah mobil kami karena adanya penanda stiker tersebut? 

Perlu Pak Presiden ketahui, pada saat penumpang memesan layanan jasa kami, di dalam order aplikasi sudah tercantum identitas kami. Seperti foto wajah kami selaku driver online, lalu ada nomor polisi mobil kami, serta nomer kontak kami yang bisa dihubungi.

Nah, kami sendiri, tidak tahu identitas para pengguna jasa kami yang valid. Karena di order pemesanan, tidak ada wajah pemesan. Terkadang yang pesan nama perempuan, eh ternyata yang mengorder adalah pria. 

Belum lagi, terkadang kami sudah berusaha melayani penumpang sebaik mungkin. AC sudah kami nyalakan, kondisi dalam mobil kami sudah bersih, dan sepanjang perjalanan alunan musik kekinian juga sudah kami perdengarkan. 

Eeehhhhhh....tiba-tiba kami diberi bintang satu dari penumpang kami seenak hati mereka. Entah motifnya apa. Tanpa kami bisa melakukan pembelaan ke pihak aplikatif bahwa kenyataannya tidak demikian.

Dan untuk Pak Presiden ketahui juga, entah sudah ada berapa rekan kami sesama driver online yang harus kehilangan nyawanya gara-gara ada niat buruk dari penumpang yang ingin merampok smartphone kami, isi dompet yang tidak seberapa, bahkan mobil kami.

Ironisnya, bahkan ada pelakunya yang usianya masih 15 tahun, Pak Presiden? Tahukah bapak akan kejadian tersebut? Kami yakin, Pak Presiden tidak tahu. Karena yang diurusin Pak Presiden pasti lebih berat untuk bangsa ini. Kalaupun ada laporan dari kabinet Pak Presiden khususnya dari Menteri Perhubungan, pasti yang normatif dan serba baik semua. Hiks...

Bapak Presiden Jokowi yang kami hormati, bukannya kami ingin melawan pemerintah dengan menolak Permenhub Nomer 108 Tahun 2017. Bukan keberadaan kami ini tidak mau diatur. Tapi tolonglah Pak Presiden, ada beberapa poin dalam Permenhub 108 tersebut yang sangat memberatkan kami.

Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Toh, keberadaan kami juga sangat membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan layanan "taksi online".

Dulu, yang bisa naik taksi itu hanya golongan mampu. Sekarang, siapapun bisa naik mobil pribadi tanpa harus was-was dengan biaya argo yang baru tahu di akhir perjalanan.

Bahkan terkadang, kami pun tidak menerima sepeserpun biaya dikarenakan penumpang memakai promo hingga nol rupiah. Padahal ada diantara kami adalah mobil setoran.

Bapak Presiden Jokowi yang kami hormati, kami hanya ingin mencari tambahan uang halal dengan menjadi driver online. Bahkan banyak diantara kami yang kini hanya mengandalkan penghasilan dengan menjadi driver online mengingat sekarang juga tidak mudah mencari pekerjaan.

Kalau Pak Presiden tidak bisa memberi kami pekerjaan, tolong jangan persulit kami dengan poin-poin yang memberatkan seperti yang termuat di Permenhub Nomer 108 Tahun 2017.

Kami juga tidak ingin Pak Presiden lagi-lagi "memecat" Menteri Perhubungan yang sekarang seperti kejadian sebelumnya. Cukup diberi peringatan untuk mendengarkan aspirasi kami ini dengan mencabut pasal-pasal yang memberatkan kami para driver online.

Kami pun saat ini sudah lelah "bermain petak umpet" saat ada operasi simpatik gabungan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang digelar sejak 1 Februari 2018 lalu. Pasalnya, banyak diantara kami yang belum punya SIM A Umum dan belum uji KIR.

Hadeeeehhhhhhh....curhat kami kok jadi lebay gini ya, Pak. Maafkan kami kalau begitu ya.

Akhirnya, kami sudahi keluh kesah kami ini. Dan berharap, agar Pak Presiden berkenan membaca keseluruhan "Surat Cinta" dari kami ini tepat di Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day serta mengabulkan tuntutan kami ini.

Salam dari kami, para driver online di Jawa Timur... (EJ/AA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00