• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Keluarga Besar Buruh Migran Desak Pemerintah Berperan Urus TKI

14 January
10:26 2018
0 Votes (0)

KBRN , Jakarta : Ketua Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Iweng Karsiwen berharap pemerintah mengambil alih pelaksanaan prosedur keberangkatan dan kepulangan TKI di luar negeri.

Menurut Iweng hingga saat ini agen perekrutan diberikan kekuasaan yang besar dalam penandatanganan kontrak, training pra-pemberangkatan, menangani masalah, hingga repatriasi atau pemulangan, padahal dalam realitanya mereka tidak cukup termonitor oleh pemerintah.

"Saya mantan pekerja di Hongkong, 11 tahun saya bekerja. Semua yang urusi tentang keberangkatan dan kepulangan TKI itu PT dan ini untuk kepentingan bisnis si agen jadi inilah akar masalahnya. Pemerintah menyerahkan semua kewenangan dari kirim hingga pulang ada di PT. Kami berharap kami dapat urus semua sendiri, dari pemilihan majikan, hingga urus dokumen lainnya," terang Iweng dalam wawancara bersama RRI Pro 3 di Jakarta, Sabtu (14/1/2018).

Iweng menambahkan meski TKI diberangkatkan secara prosedur alias tidak illegal, menurutnya agen juga masih kurang memberikan pembelajaran bagi calon tenaga kerja. Iweng mencontohkan kisah Erwiana TKI yang disiksa oleh majikannya di Hongkong. Meski telah melalui jalur legal namun tetap saja nasib baik tidak berpihak padanya.

"Erwiana bekerja di Hongkong masuk dengan prosedural, ditampung 8 bulan oleh perusahaan dengan diajari bahasa kosakata saja seharusnya training diawasi oleh negara diselenggarakan oleh negara bukan oleh si PT, kami berharap calon TKI mendapatkan hak ketenagakerjaan nya secara maksimal dan dilindungi haknya sebagaimana pekerja lainnya itulah peran pemerintah," tutur Iweng.

Buruh Migran Hongkong, Erwiana Sulistianingsih sebelumnya mengatakan dirinya kerap disiksa oleh majikan, ia tidak dapat melapor ke kepolisian terdekat sebab semua akses yang terhubung diputus oleh agen dan majikan.

"Saya gak boleh bawa handphone, passport saya juga dipegang agen, saya gak bisa kemana-mana, selalu dipantau CCTV, buku mengenai hukum ketenagakerjaan di Hong Kong juga diambil oleh agen penyalur tenaga kerja," kata Erwiana.

Pasca mengalami penyiksaan berat di Hong Kong, Erwiana memohon pemerintah Indonesia tidak melempar tanggung jawab ke agen penyalur tenaga kerja yang hanya mencari profit. 

Permohonan Erwiana merupakan sekelumit dari pemaparannya dalam wawancara eksklusif dengan Pro 3 RRI, Sabtu (14/1/2018). (LS/AA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00