• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada Serentak

Kapolres dan Dandim 0605 Subang Nyatakan Netralitas TNI/Polri di Pilkada Serentak 2018 Harga Mati

5 December
20:32 2017
3 Votes (4)

KBRN, Subang: Di Pikada Serentak 2018, Kapolres Subang AKBP Muhammad Joni menegaskan, seluruh Anggota Polri, yang bertugas di Polres Subang, wajib hukumnya untuk menjaga Netralitas, dan independensi. Artinya kata Kapolres, netralitas dan independensi Anggota Polri, dijamin tidak ada Anggota Polri yang mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada nanti. "Saya jamin tidak ada Anggota Polres Subang, yang mendukung salah satu Paslon Bupati-Wakil Bupati atau Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, di Pilkada Nanti," tegas AKBP Joni kepada Radio Republik Indonesia di Subang, Senin (5/11/2017). Sementara itu kata Kapolres, netralitas dan independensi Polri di Pilkada Serentak 2018, termasuk di Pilkades Serentak 2017, tetap terjaga. "Tidak hanya di Pilkada Serentak 2018, juga netralitas dan independensi di Pilkades Serentak 2017," jelasnya. Ditegaskannya, bersama TNI, Polri siap menjaga netralitas dan independensi, dan netralitas dan indenpendensi Polri dan TNI di Pilkada Serentak 2018, merupakan harga mati. "Netralitas dan Independensi, Polri TNI di Pilkada Serentak harga mati, seperti halnya NKRI," tegas Joni. Jika terjadi ada Anggota Polri yang tidak bisa menjaga netralitas dan independensi di Pilkada Serentak 2018, dan mendukung salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati, serta Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan terbukti, maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan pemecetan dari kedinasan. Nada yang sama disampaikan Dandim 0605 Subang, Letkol (Inf) Fikri Ferdian menyatakan, Netralitas dan Independensi TNI di Pilkada Serentak 2018, menjadi harga mati. "Anggota TNI tidak boleh terjun ke politik praktis, Saya tegaskan lagi, netralitas dan independensi TNI di Pilkada Serentak 2018 harga mati," tegas Letkol Fikri. Sesuai Undang-undang TNI, TNI tidak boleh mendukung kepada salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati, atau Paslon Gubernur dan Wakil Gubernurn apalagi sampai terjun ke politik praktis, ancamannya jelas, bisa diberhentikan dari Kesatuan TNI. "UU TNI sudah jelas, jika Anggota TNI yang terjun ke Politik Praktis harus mengajukan pensiun dini dari TNI," pungkas Fikri. (RE/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00