• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sudut Istana

Presiden Ingatkan Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara

14 September
15:34 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017.

Rakernas dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" itu digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.

"Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas," ucapnya di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, perlu diakui, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD. 

"Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," ujarnya. Jokowi menjelaskan, dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan yang sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional.

"Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besar-besaran. Sekali lagi, akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur," terangnya.

Jokowi mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah ia minta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.

"Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya," kata Presiden.

Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.

"Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat," kata Jokowi.

Jokowi juga mendorong jajarannya untuk mulai beralih menggunakan transaksi non tunai dalam proses keuangannya. Dalam persaingan global yang menuntut perbaikan dan kecepatan, penggunaan transaksi dimaksud dinilai dapat membantu.

"Dulu kita rintis di DKI Jakarta, noncash transaction itu sangat membantu. Ini betul-betul kita harus rombak semuanya. Kita harus berani sehingga kita semakin cepat bergeraknya, semakin cepat memutuskan, dan tidak terjebak laporan-laporan," ucapnya.

Di akhir sambutannya, Jokowi juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66%.

"Sebuah progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran," pungkasnya. (Rell/DSY/LS/AA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00