• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Menkeu: WTP harus jauh dari OTT

14 September
15:00 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani mengharapkan lembaga pemerintah yang memiliki predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) agar bersih dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Menurut Sri meski WTP adalah kepatuhan penggunaan anggaran dengan mengikuti azas akuntansi, namun aspek efisiensi maupun korupsi harus tetap diperhatikan.

"Oleh karena itu kita harus tetap waspada dan melihat secara detail desain keuangannya, jangan sampai kita anggarkan 150 padahal dana yang sebenarnya hanya 100. Penganggaran selalu dibuat agak lebih tinggi ada yang 10, 20 hingga 50 persen lebih tinggi, jadi saya harap program aktivitas harus dibarengi oleh aspek efisiensi, penyerapan harus dibuat programnya jelas jangan buat beban dari belanja kita"

"Intinya kalau terjadi WTP tapi terjadi OTT itu ironis kan, jadi ini yang harus kita soroti, korupsi harus dilihat pada para pimpinan mengelola anggaran," kata Sri dalam sambutannya di Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di gedung Dhanapala Kemenkeu Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Untuk itu Sri berharap pemerintah atau lembaga terkait dapat memperbaiki perencanaan program dan penggunaan anggaran. Karena menurut Sri,  pengelolaan uang negara yang baik justrui bermula dari perencanaan yang efisien.

"Ya dari situ perbaiki perencanaan programnya, jangan anggaran 100 ditulis 150 ya," tuturnya.

Kementerian Keuangan menggelar Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017. Dalam pembukaan rapat kerja tersebut secara umum kondisi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah baik.

Hal tersebut tercermin dari predikat atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Untuk laporan keuangan tahun 2016 saja, dari 88 entitas pelaporan di pemerintah pusat, baik kementerian atau lembaga 73 di antaranya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Di level pemerintah provinsi, dari 34 provinsi, 31 pemerintah berhasil mendapatkan predikat WTP. (LS/AA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00