• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Aktivis Harapkan Moratorium Hutan dapat Memperbaiki Tata Kelola Hutan

12 May
08:07 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Aktivis Lingkungan Perkumpulan Telapak, Muhammad Yayat Afianto mendukung perpanjangan moratorium izin baru kawasan hutan primer dan gambut. Menurut Yayat meskipun moratorium diberlakukan, tetap saja kerusakan hutan meningkat. Ini semua, kata Yayat, akibat perluasan kebun kelapa sawit.

"Menurut saya ini sebuah keniscayaan yang harus didukung oleh semua pihak, banyak hutan primer di Indonesia yang mesti kita lestarikan. Moratorium pasti ada hasilnya sejak Mei 2011 dan saya yakin pemerintah pasti punya jalan yang lebih baik," terang Yayat dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Yayat mengharapkan pemerintah mengerahkan semua personil penjagaan hutan untuk meminimalisir kebakaran hutan yang terjadi. Menurutnya kebakaran yang terjadi bukan karena faktor alam namun karena faktor kesengajaan dari beberapa pihak.

"Ini pembakaran bukan kebakaran hutan, terjadi tiap tahun perluasan perkebunan kelapa sawit. Kita tidak mau definisi hutan beribah. hutan primer jangan jadikan kebun kelapa sawit. Semoga pemerintah dapat memperbaiki tata kelola hutan yang rusak," pungkasnya.

Menurut data Walhi, pelepasan kawasan hutan melalui mekanisme tata ruang, sempat mengalami peningkatan selama masa moratorium, secara berurutan 159.300 hektar (2011), 1,8 juta hektar (2012) dan 2,4 juta hektar (2013). Puncaknya 2014, mencapai 3,2 juta hektar.

Selama masa moratorium, pemerintah melepaskan hutan parsial untuk perkebunan sawit seluas 1.677.217 hektar. Rinciannya, 944.071 (2011-2013) dan 645.005 hektar (2013-2015), 88.140 hektar (2015-2017).  (LS/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00