• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Setuju Kontraktor Kecil Diberi Proyek Tapi Harus Berkualitas

17 February
20:54 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo terus mendorong keterlibatan kontraktor kecil didalam menggarap proyek pembangunan infrastruktur di daerah-daerah sehingga ada pemerataan.

Menanggapi keinginan Presiden Jokowi, Anggota Komisi VI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan setuju kontraktor kecil dilibatkan karena selama ini proyek-proyek infrastruktur selalu dikerjakan oleh kontraktor besar. Hanya saja Politisi Gerindra itu mengingatkan agar kontraktor kecil yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang memenuhi standar.

“Tolong diingat kontraktor kecil harus yang berkualitas bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti jadi proyek bancakan karena kontraktor kecil yang tidak berkualitas. Terjadi korupsi sana sini. Pembangunan tidak tercapai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pembangunan titas dan kualitas,” kata Bambang dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Jumat (17/2/2017).

Sebenarnya, Indonesia dapat mencontoh negara Cina. Di Negeri Tirai Bambu, proyek infrastruktur tetap digarap perusahaan besar tetapi perusahaan besar itu menggandeng  kontraktor kecil atau sub kontraktor sehingga pengawasan baik dari kuantitas dan kualitas tetap terjaga.

“BUMN inipun bisa dengan cara subkontraktor dari mereka. Jadi tetap melibatkan kontraktor kecil. Ibaratnya ada kontraktor sub kecil yang merakit beberapa komponen”.

Dia menegaskan, BUMN harus diprioritaskan ketimbang swasta. Selanjutnya BUMN menggandeng kontraktor kecil sehingga percepatan pembangunan bisa dipercepat. Bambang juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang tidak membuat skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Misal, Jokowi membangun tol,  padahal panjang tol yang diresmikan kurang 1.000 Km, sementara banyak jalan nasional yang rusak. Seharusnya, uang APBN dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan yang rusak ketimbang membangun tol baru.

“Berani tidak Menteri Keuangan mengingatkan Jokowi agar membangun infrastruktur dengan skala prioritas. Kita masih membutuhkan anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan nasional kita yang panjang 560 ribu Km. Sebanyak 70 persen jalan tidak layak. Ini prioritas infrastruktur,” tegasnya. (Sgd/AA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00