• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Mendikbud Perbolehkan Sekolah Himpun Dana dari Masyarakat dan Alumni

17 February
19:44 2017
1 Votes (5)

KBRN, Madiun : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi mengharapkan para alumni dari semua jenjang sekolah yang telah berhasil, memberikan sumbangan atau bantuan kepada sekolah yang telah membesarkan namanya untuk meningkatkan kesejahteraan sekolah.

Hal tersebut diungkapkan, Muhadjir, sebagai salah satu implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah. Dikatakan Muhadjir, sumbangan dari para alumni maupun dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan sekolah, tidak masuk dalam kategori pungutan liar (pungli).

Karena  itu, Muhadhir menghimbau masyarakat, memahami arti pungutan dan sumbangan, karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Menurut Mendikbud, suatu kegiatan dikatakan pungli, jika cara memperoleh uang atau barang dilakukan tidak sesuai prosedur dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Sekarang ini sudah ada Permen No.75/2016 dimana sekolah boleh menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari alumni yang telah berhasil, bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru GTT itu. Kan sekarang banyak alumni yang telah berhasil, seperti saya ini yang sudah jadi menteri kan. Yang jadi bupati berapa, gubernur berapa, itu waktunya orang-orang yang berhasil kembali lagi ke sekolah, memberikan bantuan untuk meningkatkan sekolah yang telah membesarkan dirinya sebagai brntuk balas budi,” ungkap Muhadjir saat berkunjung ke Madiun, Jum’at(17/2/2017).

Menanggapi hal itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Madiun, Kresna Herlambang menyatakan, sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur, pihak sekolah terutama jenjang SMA/SMK negeri diperbolehkan menarik sumbangan kepada wali murid, dengan syarat tanpa ada pemaksaan.

“Sekarang itu yang penting prosesnya jangan dilakukan dengan pemaksaan. bagi siswa yang tidak mampu, kalau bisa ya ditiadakan, atau tidak ada pungutan,” tuturnya.

Dijelaskan, saat ini pihak sekolah jenjang SMA/SMK negeri masih mencari celah sekaligus solusi untuk mencukupi biaya operasional di sekolah pasca pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah provinsi. Apalagi, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur menyebutkan, penarikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dari wali murid, baru diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2017/2018 mendatang. Dampaknya, sejumlah kegiatan di sejumlah sekolah terjadi vakum, akibat keterbatasan anggaran. (EW/WDA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00